Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Rendhika D. Harsono mengurai bahwa kebijakan dan perilaku yang kontroversi tersebut adalah menghilangkan atau meniadakan frase agama dalam draf atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN).
"Dia meniadakan frase agama di dalam rancangan PJPN. Ini jangan dibuat eksperimen coba-coba atau main-main! Masa depan akhlak anak-anak kita dipertaruhkan lho," ujar Rendhika kepada wartawan, Rabu (21/4).
Belum selesai polemik tersebut, Kemendikbud kembali berulah. Tepatnya saat tidak mencantumkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Ditegaskannya, kebijakan yang dilakukan menteri Nadiem tersebut berisiko mendegradasikan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia.
“Kegelisahan umat Islam semakin dimainkan dengan dihilangkannya nama KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang juga pahlawan nasional dalam buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud,†urainya.
Bagi Rendhika, persoalan ini harus segera dan benar-benar disikapi oleh Nadiem Makarim. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut hingga memunculkan dampak negatif dan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata umat Islam di tanah air.
Soal alasan lalai, Rendhika menyangsikan kebenarannya. Sebab, polemik yang ada terjadi secara beruntun hanya dalam hitungan hari.
"Melakukan kesalahan kok beruntun, dan waktunya berdekatan. Ini jadi tanda tanya besar," ujar Rendhika.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim telah membuat umat Islam di Indonesia gelisah dengan kebijakan dan perilakunya yang kontroversi. 
