Surati Pemerintah Aceh, Kemendagri Tak Izinkan Pilkada Digelar Pada 2022

Ilustrasi/Ist

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengirim surat kepada Pemerintah Aceh, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2022.

Surat yang diteken oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik itu menegaskan, Pilkada Aceh dilaksanakan bersama dengan seluruh pemilihan kepala daerah lainnya pada 2024.

Ada dua poin penting dalam salinan surat yang diterima Kantor Berita RMOLAceh.

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (3) dan (8) yang menyebutkan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 akan diadakan pemilihan pada bulan November 2024.

Tujuan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 adalah untuk menjamin adanya sinergitas antara program nasional dengan program daerah dan visi serta misi kepala daerah terpilih.

Selain itu, maksud pemilihan kepala daerah serentak untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraannya.

Kedua, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta hasil koordinasi antara Pemerintah, Komisi II DPR RI serta Komisi Pemilihan Umum RI sebagai Penyelenggara Pilkada dalam memaknai semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur Pilkada Aceh, maka ditegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah lainnya pada 2024.

Surat itu juga ditembuskan kepada Menkopolhukam RI, Mendagri, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua DPRA, dan Ketua KIP Aceh.

Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh, DPR Aceh, maupun KIP Aceh terkait surat dari Mendagri tersebut.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30