Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia saat bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Ist

Proses hukum terhadap Jozeph Paul Zhang terkait dugaan penistaan agama oleh pihak kepolisian mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI).

Menurut Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengigatkan, tindakan hukum harus berlaku adil ke semua pelaku ujaran kebencian dan tidak tebang pilih.

Tak hanya kepada Paul Zhang, ia juga meminta kepada aparat hukum, termasuk tokoh agama dan tokoh nasional berlaku adil kepada seluruh pelaku ujaran kebencian.

"Selain tindakan Paul Zhang, ada juga dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama Hindu oleh pengajar Desak Made Darmawati, penghinaan oleh Yahya Waloni yang menyebut Firman Tuhan Kristen semua palsu atau pun Ustadz Abdul Somad tentang ceramah salib," kata Sahat dalam keterangannya, Kamis (22/4).

Dalam penyelesaian kasus penistaan agama, Sahat juga meminta pihak kepolisian dan pemerintah mengedepankan pendekatan restorative justice. Tujuannya agar membangun rekonsiliasi di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak semakin terpecah dan membenci.

"Selain itu, lembaga agama dan tokoh-tokoh agama juga memiliki peranan mendorong mimbar-mimbar rumah ibadah diisi dengan khutbah dan pesan perdamaian, persaudaraan, dan saling menghormati dengan agama lainnya. Bukan diisi dengan narasi kebencian dan permusuhan," pungkas Sahat.

DPP GAMKI sebelumnya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (21/4).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik menyampaikan bahwa persoalan intoleransi, radikalisme, dan terorisme masih banyak terjadi di Indonesia, seperti bom bunuh diri di Gereja Makassar, penembakan di Mabes Polri, dan kasus-kasus sebelumnya.

"Peristiwa terorisme ini sangat meresahkan masyarakat. Kami meminta implementasi Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan dapat dilakukan secara holistik, salah satunya melalui pencegahan paham radikal melalui pendidikan," kata Wandik.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17