Soal Larangan Mudik, PKS Tidak Ingin Ada Persepsi Longgar Ke WNA Tapi Ketat Ke WNI

Ketua DPP PKS, Sukamta/Net

Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada aturan yang longgar dan tidak tegas yang kemudian membuat corona menjadi-jadi.

Dalam hal ini, Ketua DPP PKS, Sukamta menyinggung data dari Kementerian Kesehatan yang menyebut adanya warga negara India beramai-ramai datang ke Indonesia di tengah larangan mudik,

"Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui pelarangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia," katanya kepada wartawan, Kamis (22/4).

Jika memang pemerintah ingin mengurangi pergerakan warga agar Covid-19, Sukamta meminta agar pembatasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia juga dilakukan.

“Pembatasan WNA yang bersifat sementara mestinya juga dilakukan dan itu siaftnya segera," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Kabar masuknya WN India secara besar-besaran ke Indonesia akan membawa dampak buruk pada kebijakan pelarangan mudik. Nantinya hal tersebut akan memberi kesan tebang pilih, kepada WNA longgar sedang kepada WNI ketat,

"Kalau muncul persepsi begitu, akan kontra produktif. Bisa mengancam kebijakan pelarangan mudik," imbuhnya.

Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, Benget menyebut ada perpindahan dalam jumlah besar dari India ke tanah air.

Kabar tersebut disampaikan dalam rapat bersama Tim Satgas Covid-19 Riau di Balai Serindit, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar.

Mereka kata Benget masuk jalur udara dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49