KPK Dinilai Sulit Periksa Anggota DPR, Gegara Eksekutif Dan Legislatif Saling Menyandera?

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Ist

Dugaan keterlibatan anggota dewan yang terhormat dalam kasus korupsi kian disorot masyarakat setelah Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, masuk dalam pusaran kasus penyuapan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Walikota Tanjungbalai.

Padahal, dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang telah menyeret mantan Menteri Sosial, Jualiari Peter Batubara, ke depan meja pengadilan, ada anggota DPR lain yang hingga saat ini tak kunjung diperiksa KPK.

ā€¯Sepertinya anggota DPR tersebut tidak akan bisa dipaksa KPK untuk diperiksa. Meskipun dalam persidangan maupun investigasi beberapa media, sudah terang benderang," ucap Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/4).

Gde pun menduga, ada kekuatan besar yang menghalangi pemeriksaan para anggota dewan yang disebut terlibat dalam kasus rasuah belakangan ini.

"Jika dugaan saya benar, maka big picture-nya adalah ada pihak-pihak tertentu di kekuasaan yang berkepentingan agar pembahasan beberapa UU dalam prolegnas tidak akan mendapatkan resistensi dari DPR," terangnya.

Misalnya, beber Gde Siriana, UU Ibukota Baru, BPIP, dan Pandemi. Juga sangat mungkin dilakukan amandemen konstitusi mengenai masa jabatan presiden jika waktunya dianggap tepat.

"Jadi kesimpulannya, ada semacam saling menyandera antara eksekutif dan legislatif. Tetapi seharusnya KPK tidak terjebak dalam situasi ini," demikian Gde Siriana.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12