Pasalnya, Jokowi hanya menambahkan kementerian baru yakni Kementerian Investasi yang dijabat Bahlil Lahadalia. Sedangkan peleburan Kemendikbud-Ristek tetap dipimpin oleh Nadiem Makarim dan Kepala BRIN dijabat Laksana Tri Handoko.
"Mungkin Jokowi ingin main aman dan tak ingin menambah musuh. Tak ingin mengusik partai dan ingin jaga kestabilan koalisi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/4).
Sebab, menurut Ujang, jika ada perluasan reshuffle kabinet jilid II dan mengganti menteri yang ada saat ini, Jokowi kelihatannya belum berani mengubah itu semua. Karena secara otomatis akan mengubah peta koalisi.
"(Mengganti menteri yang bukan dari nomenklatur baru) sama saja mengusik kepentingan partai dan profesional yang jadi menteri," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Padahal, lanjut Ujang, rakyat kecewa ada menteri yang diduga jual beli jabatan masih dibiarkan oleh sang Kepala Negara.
"Kalau serius, mestinya diganti. Di luar negeri, menteri yang hanya baru disebut dalam satu kasus saja sudah langsung mundur. Kalau Nadiem, mungkin banyak yang
back up," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: