Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran namanya disebut terlibat dalam dugaan kasus suap pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai, M Syahrial.
"Pasti (netral) insyaAllah," tegas Wakil Ketua MKD, Habiburrokhman, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).
Ditegaskan Habiburrokhman, MKD adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pihaknya bakal bersikap netral terhadap Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan itu.
"Kita ini kan penegak kehormatan dan keluhuran martabat, tidak mungkin kami melaksanakan tugas di luar koridor itu," demikian Habiburrokhman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: