Laporan Ke KPK, Kemensos 'Tidurkan' 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Menteri Sosial, Tri Rismaharini usai melaporkan hasil perbaikan data penerima bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini usai melaporkan hasil perbaikan data penerima bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 (juta) data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Dengan adanya 21 juta data lebih di nonaktifkan itu kata Risma, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan.

"Dari hasil dari usulan daerah, kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan yang rekapannya dari kami. Namun ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada yang Papua, kemudian NTT dan ada beberapa daerah ada 6 daerah itu yang kita tidak bisa. Karena tadi kondisi situasional yang secara aksebilitas masih sulit dan sebagainya," kata Risma.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, 21 juta data yang dinonaktifkan bisa dimanfaatkan kepada penerima bansos yang belum terdata seperti yang disampaikan Risma dengan meminta update data dari daerah-daerah terpencil.

"KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin itu ditunggalkan. Jadi jangan ada data lagi selain DTKS yang menjadi acuan didalam penyaluran bentuk-bentuk bantuan sosial di Kementerian sosial tuh selain ada DTKS tuh ada data PKH dan data raskin," ujarnya.

Karena kata Alex, jika data ganda tidak segera diperbaiki, maka berpotensi akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan ketika ada data ganda penerimanya juga, nanti ganda ya syukur-syukur kalau sampai kepada yang penerima, tetapi kalau datanya ganda yang satu terus kemudian disalahgunakan itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan," jelasnya.

Sehingga sambung Alex, perbaikan data akan bermanfaat ke depannya agar data lebih akurat dan penyaluran bansos lebih akurat.

"Dan apalagi kalau nanti sudah tersistem terkait bantuan yang bersifat tunai, itu langsung ditransfer. Sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," pungkas Alex.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Punya Pengalaman Dua Kali, PAN Buka Peluang Usung Kader Sendiri Di Pilpres 2024
Politik

Punya Pengalaman Dua Kali, P..

08 Mei 2021 17:50
Belum Muncul Di Radar Survei, Paket Puan-Prabowo Capres 2024 Diprediksi Tetap Kuat
Politik

Belum Muncul Di Radar Survei..

08 Mei 2021 17:26
PKB: Meski Fadjroel Coba Luruskan Pernyataan Bipang Ambawang, Tim Komunikasi Jokowi Harus Dievaluasi
Politik

PKB: Meski Fadjroel Coba Lur..

08 Mei 2021 17:01
RR-Gatot-LaNyalla Sulit Buat Poros Baru, Karena Sama-sama Potensi Jadi Calon Presiden
Politik

RR-Gatot-LaNyalla Sulit Buat..

08 Mei 2021 16:55
Airlangga Lantik Lembaga Komunikasi Golkar, Meutya Hafid: Tugas Kami Dekatkan Partai Dengan Publik
Politik

Airlangga Lantik Lembaga Kom..

08 Mei 2021 16:42
Percepat Investasi, Anggota Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Satgas Khusus
Politik

Percepat Investasi, Anggota ..

08 Mei 2021 16:23
Protes Keras Pernyataan Jokowi Soal Bipang Ambawang, Maman PKB: Masak Idulfitri Pesan Babi Goreng?
Politik

Protes Keras Pernyataan Joko..

08 Mei 2021 16:04
Qodari: Tiga Skenario Capres 2024, Paling Kuat Jokowi-Prabowo
Politik

Qodari: Tiga Skenario Capres..

08 Mei 2021 15:43