Jika Laporan Risma Benar, Maka Ada Potensi Korupsi Besar Di Kemensos Era Sebelumnya

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat berkunjung ke KPK/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas 21 juta data ganda penerima bansos yang diduga terjadi di era Juliari Peter Batubara menjabat Menteri Sosial. Sebab, kemunculan data tersebut berpotensi telah terjadi penyalagunaan atau korupsi.

Hal itu disampaikan oleh pengamat sosial politik, Muslim Arbi menanggapi kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke KPK untuk melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan sesuai dengan rekomendasi KPK pada Jumat (30/4).

"Jika laporan Risma ke KPK itu benar adanya, maka itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos, oleh Menteri sebelum Risma," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Menurut Muslim, KPK harus mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya.

ÔÇťApakah itu oleh oknum-oknum penguasa atau partai-partai penguasa? Atau partai-partai yang koalisi dengan kekuasaan, maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut," pungkas Muslim.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12