Risma Laporkan 21 Juta Data Ganda Bansos, Saleh Daulay: Penanggung Jawab Pendataannya Siapa?

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net

Langka Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mengapresiasi, tidak sedikit juga yang justru menaruh curiga bahwa selama ini ada kongkalikong pihak tertentu dengan Kemensos soal pengadaan bansos

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay berpendapat soal data kemiskinan memang masih bermasalah. Menurutnya, pelaporan Risma menjadi temuan baru. Apalagi yang dilaporkan tidak tanggung-tanggung, yakni 21 juta data yang salah.

Menurutnya kasus ini tidak bisa didiamkan sekalipun data tersebut sudah ditidurkan. Proses pendataan yang bisa salah fatal harus diperiksa secara menyeluruh.

“Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?” tegas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Pihaknya menambahkan, pada zaman Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Sosial, Kemensos memiliki program satu pintu untuk data kemiskinan.

Sementara saat ini, ada yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?” tegasnya lagi.

Menurutnya, problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, akan ada banyak konsekuensi  termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.

"Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH. Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?” Katanya.

Saleh mengatakan Mensos harus dapat mengurai secara detail perihal data ganda tersebut kepada publik, agar terjadi transparansi.

"Menteri sosial harus memaparkan uraian data itu. Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN kita. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12