Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Pengamat: Sengaja Digandakan Atau Seperti Apa?

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dianggap berpotensi tidak tepat sasaran karena adanya 21 juta data ganda penerima manfaat.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, dengan adanya data ganda seperti yang diadukan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpotensi bansos tidak tepat sasaran.

"Orang yang semestinya mendapatkan bansos ternyata malah tidak dapat, bahkan ada yang tercantum nama ganda, sehingga sangat tidak memberikan keadilan kepada masyarakat yang sebenarnya lebih tepat untuk mendapatkannya," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).

Menurut Saiful, pengungkapan 21 juta nama ganda tersebut merupakan salah satu bentuk adanya kegagalan dalam mengelola dana bansos.

"Sehingga kok ada sampai data ganda, apakah memang sengaja digandakan atau seperti apa?" kata Saiful.

Jika ada kesengajaan sambung Saiful, KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.

“Siapakah kira-kira oknum yang mencoba menggandakan sehingga rawan dengan terjadinya KKN," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12