Kebijakan Tidak Memihak Peternak UMKM, FKPI Minta Presiden Jokowi Copot Mentan Syahrul

Ketua FKPI Noufal Hadi mengingatkan, pada awal pengangkatan sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan berdiri bersama para peternak nasional. Tapi, hingga kini kebijakan yang dikeluarkan Syahrul belum berpihak pada peternak.

“Kebijakannya Menteri Pertanian terkait kuota impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam masih berpihak pada perusahaan raksasa, peternak pembibitan Usaha Menengah Kecil (UMK) diabaikan,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya, Senin (3/5).

Menurutnya, integrator atau perusahaan perunggasan raksasa telah menguasai bisnis perunggasan dari hulu hingga ke hilir.

Mereka menguasai pembibitan ayam indukan broiler atau pedaging, pakan, dan bahkan bermain pada budi daya. Ini mengakibatkan peternak mandiri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan bibit ayam atau day old chicken (DOC).

FKPI menuntut transparansi dari pelaksanaan surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang berisi kuota impor bibit ayam GPS mencapai 600.000 ekor pada tahun 2021.

“Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa mendapatkan kuota sebanyak 64 persen sementara 36 persen sisanya dibagi kepada 17 perusahaan,” imbuh Naufal.

“Kalau dibiarkan dengan aturan sekarang, maka dua perusahaan  perusahaan tersebut dengan kekuatan modal bisa mendapat 80 persen dari kuota,” ujarnya.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, saat ini peternak mandiri anggota Gopan kesulitan mendapatkan DOC dan harganya mahal.

Gopan pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah impor GPS yang dibuat dengan aturan yang menguntungkan dua perusahaan besar, sehingga terjadi ketidakadilan.

“Presiden harus turun tangan karena sudah lima bulan tidak ada tindakan dari Menteri Pertanian,” tandasnya.