Arteria Dahlan: Tidak Benar Jika Tes Kebangsaan Dianggap Upaya Mendepak Novel Baswedan

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan/Net

Tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu prasyarat seseorang untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparat penegak hukum wajib memahami dengan betul wawasan kebangsaan tersebut.

Begitu tegas anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL tentang kabar ada upaya penyingkiran penyidik senior KPK Novel Baswedan lewat tes kebangsaan.

“Makanya tes itu perlu,” kata Arteria kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5).

Atas alasan tersebut, Arteria menolak jika uji wawasan kebangsaan dianggap upaya untuk mendepak seseorang atau kelompok tertentu dari KPK.

"Bahwa kalau ingin mengatakan wawasan kebangsaan itu ingin menegasikan keberadaan beberapa pihak yang ada di KPK sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Di satu sisi, Arteria menilai bahwa keberadaan Novel Baswedan masih diperlukan KPK. Setidaknya dalam memberi warna dan memastikan check and balances secara non formal.

"Novel tujuannya bagus, teman-teman yang lain juga tujuannya bagus. Mungkin sudut pandang, perspektif yang harus disinergikan, disatukan kembali. Jadi tidak benar jika itu (tes kebangsaan) untuk menegasikan Novel,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa memastikan hasil assessment tes wawasan kebangsaan pegawai masih tersimpan dan tersegel.

Hal itu dipastikan Cahya merespon informasi yang beredar di pesan WhatsApp kalangan wartawan bahwa Novel Baswedan akan dipecat karena dianggap tidak lolos hasil tes wawasan kebangsaan.

Menurut Cahya, secara kelembagaan, KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat UU 19/2019 tentang KPK.

“Pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian PANRB, KPK telah menerima hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara," ujar Cahya kepada wartawan, Selasa (4/5).

Hasil tersebut, kata Cahya, merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur melalui Peraturan KPK 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17