Klarifikasi Mahfud MD Kepada AS Hikam Soal Korupsi Bisa Dimaklumi

Menko Polhukam, Mahfud MD/Net

Permintaan kepada masyarakat untuk tidak kecewa ke pemerintahan koruptif dan oligarki karena ada kemajuan tak sepenuhnya dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Mahfud, pernyataan berpolemik itu bukan merupakan pernyataan utuh seperti yang disampaikan dalam acara Tadarus Demokrasi oleh MMD Institute, Sabtu lalu (1/5).

Klaifikasi juga sekaligus disampaikan Mahfud setelah sebelumnya dikritik mantan Menristek Muhammad AS Hikam. Dalam komentar AS Hikam, pernyataan Mahfud dianggap tidak klop atau slenco.

"Pak Hikam percaya saya bilang begitu? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong, Pak. Tak ada itu," jelas Mahfud MD dalam klarifikasinya yang juga dipublikasi AS Hikam.

Kepada AS Hikam, Mahfud mengaku berbicara di depan ratusan peserta webinar, termasuk didengar Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narsum webinar "Demokrasi dan Ekonomi".

"Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," sambung Mahfud MD.

Berikut klarifikasi Mahfud MD yang disampaikan kepada Muhammad AS Hikam.

Yang saya bilang begini:

1. Di negara kita ini korupsi sudah meluas ke berbagai lini. Ada yang bilang itu karena demokrasi kita kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi.

Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa.

2. Tapi, kita tak perlu terlalu kecewa. Jangan putus asa, kita harus terus berjuang, melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi. Alasannya, karena negara kita merdeka, maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Tahun 1966 saat Bung Karno turun angka kemiskinan tersisa 54% dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99%. Saat Soeharto jatuh tahun 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen. Pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY (1998-2014) jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9%.

Pada akhir pemerintahan Jokowi I (2019) turun lagi tinggal 9,1% dan tahun 2020 naik krn ada pandemi covid-19 menjadi 9,7%, spt yg terjadi di seluruh dunia. Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya; apalagi kalau tidak ada korupsi. ITU PERNYATAAN SAYA.

3. Jadi statemen saya berbicara dua hal yang berbeda yang tak punya hubungan kausalitas:

Pertama, demokrasi kita dianggap sudah kebablasen sehingga melahirkan banyak korupsi. Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi. TITIK.

Kedua, karena  negara kita merdeka, maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi.

Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana salenconya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17