Pemprov Banten Diminta Setarakan Pondok Pesantren Dengan Sekolah Swasta

Wakil ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo/Net

DPRD Provinsi Banten menginginkan keberadaan pondok pesantren (ponpes) setara dengan sekolah swasta, baik dari sisi bantuan pembangunannya maupun bantuan intensif tenaga pendidiknya.

Semangat itu kemudian dituangkan dalam Raperda Ponpes yang sedang digagas Pansus di DPRD Provinsi Banten yang direncanakan dalam waktu dekat pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo mengatakan, dengan menyematkan peran Ponpes, artinya Pempov Banten mempunyai kewajiban besar mengelola Ponpes.

"Sebenarnya yang menjadi subtansi dari Raperda Ponpes ini bahwa Pemprov punya kewenangan melakukan pembangunan di pondok pesantren, sama seperti kita mempunyai kewenangan untuk mengintervensi pendidikan formal," ujar Budi seusai melaksanakan sosialisasi Perda (Sosper) Ponpes di ruang rapat DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (4/5)

"Tentunya karena ponpes itu tidak menjadi milik Pemprov, pelakuannya seperti sekolah swasta saja, tapi entitas pendidikan Pemprov punya kewenangan memberikan sentuhan pembangunan di situ," tambah Budi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.

Klausul pendidikan itu sudah dimuat sejak usulan Raperda Ponpes tahun 2016 yang sempat kandas dalam fasilitasi Kemendagri. Jadi, Raperda ini hanya mengusulkan ulang tetapi memiliki spirit yang sama untuk memfasilitasi pengelolaan Ponpes di Banten.

"Ya semangatnya itu, karena dulu ditolak kami ingin masuk lagi. Pasti ada dinamika, pasti ada masukan sesuai dengan kondisi pembaharuan sekarang," jelasnya.

Politisi PKS itu menargetkan, finalisasi Raperda Ponpes paling lambat pada Juni 2021 mendatang.

"Sebulan dua bulan ini setelah lebaranlah kita selesai," katanya.

Idealnya, sambung Budi, apabila daerah sudah memiliki Perda sebagai turunan undang-undang, nantinya lebih mudah secara spesifikasi pengaturan Ponpes.

"Di situ diatur definisi pondok pesantren lebih spesifikasi lagi sehingga pesantren mana yang bisa di akses untuk mendapatkan bantuan pembangunan itu juga lebih spesifik," pungkas Budi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Punya Pengalaman Dua Kali, PAN Buka Peluang Usung Kader Sendiri Di Pilpres 2024
Politik

Punya Pengalaman Dua Kali, P..

08 Mei 2021 17:50
Belum Muncul Di Radar Survei, Paket Puan-Prabowo Capres 2024 Diprediksi Tetap Kuat
Politik

Belum Muncul Di Radar Survei..

08 Mei 2021 17:26
PKB: Meski Fadjroel Coba Luruskan Pernyataan Bipang Ambawang, Tim Komunikasi Jokowi Harus Dievaluasi
Politik

PKB: Meski Fadjroel Coba Lur..

08 Mei 2021 17:01
RR-Gatot-LaNyalla Sulit Buat Poros Baru, Karena Sama-sama Potensi Jadi Calon Presiden
Politik

RR-Gatot-LaNyalla Sulit Buat..

08 Mei 2021 16:55
Airlangga Lantik Lembaga Komunikasi Golkar, Meutya Hafid: Tugas Kami Dekatkan Partai Dengan Publik
Politik

Airlangga Lantik Lembaga Kom..

08 Mei 2021 16:42
Percepat Investasi, Anggota Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Satgas Khusus
Politik

Percepat Investasi, Anggota ..

08 Mei 2021 16:23
Protes Keras Pernyataan Jokowi Soal Bipang Ambawang, Maman PKB: Masak Idulfitri Pesan Babi Goreng?
Politik

Protes Keras Pernyataan Joko..

08 Mei 2021 16:04
Qodari: Tiga Skenario Capres 2024, Paling Kuat Jokowi-Prabowo
Politik

Qodari: Tiga Skenario Capres..

08 Mei 2021 15:43