Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pelibatan Densus 88 sepenuhnya akan diputuskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kalau itu dinilai sebagai pemberantasan terorisme, satuan-satuan kepolisian seperti Densus 88 bisa dimaksimalkan, tapi apakah di depan itu akan Densus, tentu diputuskan oleh jajaran Polhukam," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (6/5).
Namun begitu, dia menilai pelibatan TNI dalam persoalan separatisme di Papua harus juga dilakukan. Sebab, perjuangan melawan separatisme-terorisme diperlukan kerja-kerja militer.
"Karena terkait dengan medan lapangan, lalu terorisme ini terkait ideologi tertentu tapi 'perjuangan' separatisme. Tapi arahnya akan tetap ke depankan satuan TNI. Karena dilatih untuk tanggulangi model-model apakah separatisme dan terorisme model gerilya," katanya.
"Ya bisa saja operasi gabungan antara Polri-TNI," demikian Arsul Sani menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: