Kawal Perjalanan Bangsa, Ketua DPD RI Ingin Satukan Seluruh Elemen Masyarakat

Saat menghadiri dialog antartokoh bangsa di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, kemarin, LaNyalla menyatakan keinginannya itu merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan, seiring dengan prinsipnya yang akan terus mengawal perjalanan bangsa.

"Posisi saya bukan oposisi, tapi saya ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder," ujar LaNyalla dalam acara yang diinisiasi senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Jumat (7/5).

Pernyataan LaNyalla didengar langsung oleh sejumlah tokoh nasional yang cukup vokal mengkritik pemerintah yang hadir dalam acara tersebut.

Di antaranya ialah mantan Menteri Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli; mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo; pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun; tokoh Partai Masyumi, Ahmad Yan dan MS Kaban; mantan Menteri Sosial era Presiden Megawati, Bachtiar Chamsah; eks Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga eks Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai.

LaNyalla dalam sambutannya juga menyampaikan arti penting kritik terhadap pemerintah, yang menurutnya sebagai sebuah cara mengawal agar pemerintah tetap menakhodai biduk bangsa dengan arah yang jelas, dan tidak semakin berjarak dengan rakyat.

"Saya setuju, harus ada koreksi. Harus ada pikiran yang wajib disampaikan kepada pemerintah. Karena rakyat merasa ada paradoksal antara apa yang diregulasikan pemerintah, dengan apa yang dilakukan pejabat negara," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh turut mengajak berbicang LaNyalla mengenai presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, yang mereka anggap membatasi demokrasi karena tidak bisa memunculkan banyak calon presiden yang potensial.

"Yang namanya demokrasi itu harusnya semua orang diberi kesempatan. Inilah inkonsistensi kita. Indonesia berharap akan lebih baik dengan demokrasi tetapi dengan presidential threshold 20 persen ini namanya membatasi demokrasi itu sendiri," tutur MS Kaban.

Kemudian, Bachtiar Chamsah turut menyumbang pemikirannya mengenai ambang batas pencalonan presiden saat ini yang mencapai 20 persen suara nasional, atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parpol di parlemen.

"Dengan ambang batas 20 persen yang ada akhirnya seperti kemarin. Hanya dua calon yang bisa diusung. Partai besar menjadi dominan, partai kecil ikut," ungkap Bachtiar Chamsah.

Tak sampai di situ, Ubaedillah Badrun juga menyampaikan kritikannya terkait ambang batas 20 persen, yang justru menurutnya memunculkan oligarki ekonomi dan politik dan berujung membuka ruang transaksi pragmatis.

"Akhirnya sulit hadirkan presiden yang berkualitas. Karena cukong-cukong yang berperan. Orang yang baik pun akan dikangkangi oleh mereka ini," jelas pengamat politik UNJ itu.

Sementara itu, Ahmad Yani sepakat dengan sejumlah pandangan yang disampaikan tersebut. Sehingga, dirinya menyarankan DPD RI untuk menggugat soal ambang batas tersebut.

"Kita mendukung DPD RI melakukan perlawanan soal presidential threshold ini agar muncul banyak alternatif pemimpin," tegas Ahmad Yani.

Adapaun sebagai salah seorang yang pernah menggugat ambang batas, Rizal Ramli menegaskan bahwa peranan DPD RI jika ingin menggugat atau pun sebagai inisiator revisi UU yang mengatur mengenai presidential threshold ini cukup diperhitungkan.

"Kita tidak berharap kepada DPR karena mereka berkepentingan. Kita justru berharap DPD yang bergerak. Kita salurkan aspirasi soal ini ke DPD sebagai wakil daerah," ucapnya.

Tak berbeda jauh, Gatot Nurmantyo mengaku sepakat dengan Rizal Ramli bahwa DPD RI punya peluang untuk menggalang dukungan berbagai elemen bangsa terkait ambang batas tersebut.

"Presidential thresold ini bisa dibicarakan di rapat dengar pendapat atau FGD. Undang para pakar, rektor, mahasiswa dan lainnya untuk lahirkan kepemimpinan nasional," demikian Gatot Nurmantyo.