Hal tersebut disampaikan aktivis Biology Science Club, Bambang Ryadi Sutrisno saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi virtual dengan tema "Ketahanan Pangan: Antara Pandemi dan Kedaulatan", Jumat (7/4).
"Politik anggaran lebih banyak ke birokrasinya, bukan ke petaninya. Padahal kita sendiri sudah sangat paham, petani kita itu sangat siap, mereka siap, saat mereka bekerja. Apapun yang terjadi petani itu tetap menanam," ujar Bambang.
Namun, fakta di lapangan, meskipun terus menanam, seringkali mereka merugi. Hal itu tentu sangat memprihatinkan.
"Rata-rata petani di pedesaan, kita sangat kasihan, mereka itu rugi sebetulnya. Yang disubsidi misalkan pupuknya, tapi mereka (petani) enggak pernah tersubsidi faktanya di lapangan," ungkap Bambang.
Sepengetahuannya, selama menjadi pendampin desa, para petani rata-rata menanam dengan perhitungannya 3-1. Maksudnya, setiap 3 kali menanam, panen untung yang dirasakan hanya satu kali.
"Sisa lainnya rugi. Mereka tanggung sendiri kerugiannya. Nah, kondisi itu memprihatinkan sekali," imbuhnya kecewa.
Bambang pun mengatakan, seharusnya desa dapat dijadikan prioritas pembangunan. Sebab, jika berbicara soal lapangan kerja, lapangan pekerjaan pertanian di desa sangat luas sekali.
"Kita punya segalanya. Kekayaan tanaman kita sangat tinggi. Kemudian yang kedua, lahan kita itu sangat subur dan masyarakat kita itu cerdas, cepat sekali belajar," paparnya.
"Kalau dulu mereka tergantung sama pupuk, sekarang petani kita itu sudah sangat pandai. Petani kita dapat membuat pupuk sendiri, membuat kompos sendiri untuk untuk menyuburkan tanahnya sendiri," pungkas Bambang, eks aktivis Universitas Nasional itu menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Negara dan pemerintah lebih berpihak kepada politik anggaran birokrasi ketimbang memperhatikan para petani dan ketahanan pangan. Oleh karenanya, kedaulatan pangan masih jauh dari yang diharapkan. 
