ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan para aktivis ProDEM/Net

Kebijakan pemerintah di penghujung bulan suci Ramadhan dinilai diskriminatif pada rakyat kecil, khususnya umat Islam. Sebab, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.

Sejumlah penyekatan dilakukan di beberapa titik. Sementara warga yang melanggar atau nekat mudik akan dikenai sanksi. Mulai dari sanksi diputar balik ke tujuan asal, hingga ancaman penjara.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai kebijakan ini diskriminatif lantaran di satu sisi pemerintah memberi karpet merah bagi warga negara asing dari Republik Rakyat China (RRC) datang ke tanah air.

Tercatat sebanyak 171 WN China masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (6/5). Mereka mendarat pukul 11.50 menggunakan pesawat Xiamen Air MF 855 dari Fuzhou.

Sementara pada Selasa (4/5), Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jendral Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan bahwa sebanyak 85 WN China datang di Bandara Soetta dengan menumpang pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ 8353 dari Shenzhen.  

Iwan Sumule mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan yang diskriminatif ini bisa menimbulkan gejolak sosial yang berujung pada pelengseran pucuk pimpinan negeri ini.

Apalagi, berdasarkan catatan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebanyak 2 ribu orang yang masuk ke tanah air, baik pekerja migran Indonesia maupun WNA, didapati positif Covid-19 sekalipun membawa surat negatif corona.

“Kebijakan diskriminatif pemerintahan Jokowi yang terlalu berpihak terhadap Beijing dan taipan, dapat menimbulkan gejolak sosial dan kemarahan rakyat,” tekannya kepada redaksi, Senin (10/5).

Namun demikian, Iwan Sumule juga mengingatkan rakyat. Jika hanya diam saja atas perilaku diskriminatif ini, berarti rakyat masih bisa terus bersabar dan memaafkan Presiden Joko Widodo.

Lain halnya jika rakyat beraksi untuk meluapkan kemarahan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro wong cilik dan justru terus mengistimewakan WN China.

“Jika rakyat tak marah ketika dapat perlakuan tak adil, berarti pemerintahan Jokowi masih dimaafkan rakyat. Iya nggak sih?” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42