Ibadah Haji Bakal Digelar Terbatas, Ketum PKB Minta Pemerintah Aktif Melobi Arab Saudi

Pasalnya, hingga kini belum jelas bagaimana teknis pelaksanaan ibadah haji pada Juli 2021 mendatang. Kementerian Haji dan Umrah dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi baru akan menyusun aturan dan regulasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, kabar adanya kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi harapan baru di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah secara proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tahun ini. Dengan begitu, daftar antrean haji di Tanah Air tidak semakin panjang.

”Tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua karena setidaknya ada harapan ibadah haji tahun ini dibuka. Apakah Indonesia akan dapat kuota atau tidak, tentu ini menjadi kewajiban pemerintah melobi Arab Saudi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/5).

Ketua Umum DPP PKB ini menuturkan, tahun lalu Indonesia tidak bisa mengirim jemaah haji ke Tanah Suci akibat pandemi Covid-19. Karena itu, ia berharap tahun ini bisa mengirim calon jemaah haji.
 
”Tentu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa saat ini situasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada prosedur kesehatan yang lebih ketat. Ini harus benar-benar dikaji dan dipersiapkan secara mendalam," tuturnya.

"Jangan sampai nanti kalau situasinya sulit kita tetap memaksakan, malah justru menjadi persoalan baru, ini yang harus disiapkan matang-matang. Ingat bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama,” sambungnya.
 
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al Thagafi sebelumnya mengatakan bahwa akan ada penyesuaian pada penyelenggaraan haji tahun 2021. Menurutnya, Pemerintah Saudi Arabia masih menyusun regulasi yang akan sangat berbeda.

"Kuota akan dikurangi untuk keamanan para jamaah haji,” kata Esam di Jakarta, Kamis (8/4).