PPN Mau Dinaikkan Sri Mulyani Hingga 15 Persen, PKS: Pemerintah Jangan Cari Jalan Pintas!

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

Kritik terhadap rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen terus mengemuka.

Kali ini, ada kritik terkait hal itu yang disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati, yang menilai rencana kebijakan tersebut jauh dari rasa keadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

"Ingat kan, baru saja Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas," ujar Anis Byarwati saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

"Tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini memberikan warning kepada pemerintah akan dampak yang timbul, apabila PPN benar-benar dinaikkan menjadi 15 persen.

"Jangan sampai ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas," tegasnya.

Maka dari itu, Anis Byarwati menyarankan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah.

Namun seharusnya, mengeluarkan kebijakan penurunan PPN hingga 5 persen, dibarengi dengan penarikkan pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia.

"Tarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Jangan masyarakat yang sedang susah, ditambah lagi bebannya dengan kenaikan PPN," katanya.

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali mencederai rasa keadilan," demikian Anis Byarwati menegaskan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis
Politik

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024..

12 Juni 2021 17:59
Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?
Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan ..

12 Juni 2021 17:04
Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi
Politik

Presiden Jokowi: Kunci Utama..

12 Juni 2021 16:40
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe
Politik

Kementerian ESDM Akan Evalua..

12 Juni 2021 16:32
Lewat LHKP, PP Muhammadiyah Dorong Keterwakilan Perempuan Di Kancah Politik
Politik

Lewat LHKP, PP Muhammadiyah ..

12 Juni 2021 16:08
Tolak Pajak Sembako, Ferry Juliantono: Kalau Wagyu Yang Dipajaki Tidak Masalah
Politik

Tolak Pajak Sembako, Ferry J..

12 Juni 2021 15:58
Bukan Perang Bintang, Pilpres 2024 Cuman Lapangan Datar Jika PT Masih 20 Persen!
Politik

Bukan Perang Bintang, Pilpre..

12 Juni 2021 15:11
Jokowi Beri Sinyal Ke Megawati, Ganjar Layak Dipertimbangkan Jadi Capres PDIP
Politik

Jokowi Beri Sinyal Ke Megawa..

12 Juni 2021 14:59