Asean Korea Coopertion Onwards
ASEAN-KOREA Cooperation Upgrade
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Alvin Lie: Kini Masyarakat Bertanya, Kedatangan TKA Benar Dihentikan Atau Memang Kuota Bulan Ini Sudah Habis?

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Selasa, 11 Mei 2021, 11:22 WIB
Alvin Lie: Kini Masyarakat Bertanya, Kedatangan TKA Benar Dihentikan Atau Memang Kuota Bulan Ini Sudah Habis?
Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie/Net
Permasalahan inti dari kedatangan tenaga kerja asing asal China dalam beberapa pekan terakhir bukan terletak pada pemenuhan syarat formal mereka. Melainkan pada kehadiraan mereka yang bertepatan dengan larangan mudik di tanah air.

Begitu urai mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (11/5).

Larangan mudik, sambung Alvin Lie, tidak boleh sebatas dilihat sebagai larangan biasa. Tapi pada substansi mengapa pemerintah melarang mudik, yaitu untuk mengendalikan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kalau pergerakan manusia di dalam negeri ini dibatasi, alangkah ironisnya kita masih membuka gerbang internasional, masih membuka perbatasan negara untuk warga negara asing masuk ke Indonesia,” tutur pengamat penerbangan itu.

Kedatangan WN China secara bergelombang, selain mengurangi efektivitas penekanan sebaran Covid-19, juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah. Sebab di saat warga dicegah keluar kota, juga warga asing dibolehkan masuk ke dalam negeri.

“Apapun alasannya, apakah izin atau tidak. Ini tentang kepekaan sosial,” sambung Alvin Lie.

Mirisnya lagi, kini masyarakat mulai kurang percaya dengan pemerintah. Setidaknya pernyataan Menteri Perhubungan yang memastikan akan menghentikan kedatangan pekerja asing masih disangsikan oleh masyarakat.

“Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan apakah benar dihentikan atau memang kuotanya sudah selesai bulan ini. Lalu nanti bulan depan datang lagi,” lanjutnya.

Alvin Lie menekankan pada pemerintah untuk lebih perhatian pada hal-hal semacam ini dalam membuat kebijakan. Pemerintah harus peka kondisi kejiwaan masyarakat, opini publik, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.

ARTIKEL LAINNYA