Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Selasa, 11 Mei 2021, 16:24 WIB
Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher (kanan)/Repro
rmol news logo Komisi IX DPR RI berencana memanggil Kementerian dan lembaga terkait untuk menanyakan persoalan yang ramai diperbincangkan publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" pada Selasa (11/5).

"Secara pribadi akan menanyakan ke Kemenaker. Kita juga akan meminta ke Pimpinan komisi dan bersurat ke pimpinan DPR RI untuk memanggil Kementerian dan lembaga terkait isu TKA ini," ujar Netty.

Politisi PKS ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait WNA yang menjadi TKA yang dikirim untuk mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kita undang dalam rapat gabungan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan membentuk Panja untuk membongkar, menelusuri, dan investigasi," tegasnya.

Netty menuturkan, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah baik dari aspek ketenagakerjaan sendiri sebagaimana PP 34/2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini saja masih cukup tinggi dan cenderung bertambah. Tercatat sejak Februari sekitar 1,2 juta.

"Apa betul dari sekian ratus juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan spesifik yang dilakukan TKA. Pemerintah harus menjawab ini. Rasa nasionalisme saya terusik," tegasnya.

"Apakah betul TKA yang masuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh WNI. Ini harus dibuktikan. Ini harus dijawab oleh pemerintah," demikian Netty.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA