Dibanding Naikkan PPN, Politisi PDIP Ini Usul Sri Mulyani Bikin Tax Amnesty Jilid II

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Net

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kementerian Keuangan tak habis-habisnya mendapat kritikan.

Seperti disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto, rencana tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut dapat berefek negatif terhadap daya beli masyarakat, terlebih saat ini pandemi Covid-19 turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

"Kita minta dipikirkan kembali. Kenaikan PPN bisa memicu kenaikan harga yang akan memberatkan masyarakat menengah bawah," kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (11/5).

Lebih parahnya, kenaikan PPN yang direncanakan akan berlaku mulai tahun 2022 mendatang dikhawatirkan berdampak pada turunnya penjualan. Imbasnya, pendapatan pajak juga akan menurun.

"Akhirnya, daya beli masyarakat akan tergerus," sambungnya.

Mestinya, kata dia, Menkeu memaksimalkan opsi lain yang sudah ada sebelumnya, bila perlu membuat regulasi baru untuk menggenjot penerimaan pajak.

"Untuk mendapatkan dana tambahan dari pajak bisa buat tax amnesty jilid 2, supaya bisa menarik dana. Sejauh ini estimasi yang melakukan tax amnesty jilid 1 masih sekitar 30%. Artinya ini belum maksimal," tuturnya.

Berdasarkan data yang ada, skema tax amnesty jauh lebih memungkinkan dalam menggenjot penerimaan negara ketimbang opsi lainnya, semisal PPN ini.

Ia pun membeberkan data per Maret 2017, di mana jumlah wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak hanya sekitaran 900 ribuan orang. Padahal, kata dia, pemilik NPWP sekitar 32,7 juta orang.

"Jika dimaksimalkan, maka potensi penerimaan pajak dari jumlah NPWP yang ada saja dapat berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dari pajak," tutup Darmadi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis
Politik

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024..

12 Juni 2021 17:59
Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?
Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan ..

12 Juni 2021 17:04
Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi
Politik

Presiden Jokowi: Kunci Utama..

12 Juni 2021 16:40
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe
Politik

Kementerian ESDM Akan Evalua..

12 Juni 2021 16:32
Lewat LHKP, PP Muhammadiyah Dorong Keterwakilan Perempuan Di Kancah Politik
Politik

Lewat LHKP, PP Muhammadiyah ..

12 Juni 2021 16:08
Tolak Pajak Sembako, Ferry Juliantono: Kalau Wagyu Yang Dipajaki Tidak Masalah
Politik

Tolak Pajak Sembako, Ferry J..

12 Juni 2021 15:58
Bukan Perang Bintang, Pilpres 2024 Cuman Lapangan Datar Jika PT Masih 20 Persen!
Politik

Bukan Perang Bintang, Pilpre..

12 Juni 2021 15:11
Jokowi Beri Sinyal Ke Megawati, Ganjar Layak Dipertimbangkan Jadi Capres PDIP
Politik

Jokowi Beri Sinyal Ke Megawa..

12 Juni 2021 14:59