Demi Perlakuan Yang Sama, Pegawai Di Setiap Lembaga Negara Harus ASN

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing/Net

Polemik mengenai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi komisi atau lembaga negara yang lain.

Atas alasan itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan agar setiap komisi atau lembaga negara mendapat perlakuan yang sama. Yakni, para pegawai dialihstatuskan menjadi ASN.

“Demi mendapat perlakuan yang sama, menurut hemat saya, setiap komisi sebagai lembaga negara yang ada di negeri ini, tak terkecuali KPK, para pegawai tetap harus berstatus ASN,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (12/5).

Menurutnya, jabatan yang tidak mengharuskan berstatus ASN adalah komisioner. Sebab, komisioner merupakan orang yang dipilih dan akan silih berganti jika masa jabatannya usai.

“Hanya jabatan komisionerlah silih bergamti sesuai dengan masa periodenya,” demikian pengajar dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ini lantaran ada 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Beragam spekulasi berkembang sekalipun mereka yang lulus berjumlah 1.274 orang.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42