Penjelasan Risma, 21 Juta Data Ganda Diselesaikan Bersama Polri, BPK, KPK, Kejagung Dan BPKP

Pelibatan beberapa lembaga negara itu untuk menyelesaikan persoalan adanya data ganda, termasuk temuan 21 juta data ganda yang telah dilaporkan ke KPK pada Jumat (30/5) lalu.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, saat ada masalah pihaknya selalu melibatkan beberapa pihak untuk rapat bersama.

Kata mantan Walikota Surabaya itu, setiap akan mengambil kebijakan selalu ada Polri, Kejagung, KPK dan beberapa lembaga lain.

"Nanti sekali-kali temen-temen ikut didalam itu pasti ada Polri, Kejagung, BPKP, KPK, BPK, nah itu pasti ada, selain Kementerian yang lain. Jadi kita rutin Rakor termasuk rapat Mingguan," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/5).

"Jadi ini padan dengan Dukcapil apa, masalahnya apa, masalahnya apa, kita sering rapat rutin gitu," imbuhnya.

Risma menuturkan, persoalan data ini telah ditemukan sejak 2015 ia konsen pada masalah data. Dengan begitu, tegas Risma, bukan hanya satu tahun terkahir saja persoalan data ini.

"Disitu semua ada temuannya. Jadi ditemukan oleh BPK, BPKP, KPK," kata dia.

"Dari situ temen-temen enggak tahu saja aku sering konsultasi ke BPKP, karena disana enggak ada media, nah di KPK banyak sehingga saya dimuat. Sebetulnya, saya sering konsultasi karena ini ada temuan ini bagaimana menyelesaikan ini," sambungnya.

Atas dasar itu, Risma menyatakan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan data ganda tersebut dengan stakeholder terkait. Sebab, Menteri asal PDI Perjuangan ini akan membenahi data-data yang ganda itu.

"Dan saya kalau ngadakan rapat itu mereka saya undang semua. Jadi misalkan saya menemukan apa saya komunikasikan bagaimana pun. Temuan yang dilakukan oleh lembaga yang memeriksa itu harus Kementerian tindak lanjuti untuk menyelesaikannya. Jadi tidak dibiarkan saja gitu. Nah, ini saya coba selesaikan," kata Risma.

"Yang double kita tunjukkan doublenya, jadi mana dia nomer berapa nerima berapa kali, kemudian kita ambil dia tetep dapet, tapi yang sesuai aturan kita ambil, tetap kita ambil, dia enggak kita hapus, tapi yang sisanya yang dia sampai dapat ada 9 ada yang 39, nah itu kan harus dihapus gitu kan, karena kalau enggak ya siapapun bisa saya juga main-main dengan data itu," imbuh dia.

Pada Jumat (30/4) lalu, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melaporkan temuan data ganda penerima bansos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.

Bahkan Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat Benny Kabur Harman merasa heran dengan Pemerintah yang terkesan santai terkait adanya data ganda yang mencapai 21 juta.

Padahal menurutnya, hal itu rawan dikorupsi sebagaimana Mensos sebelumnya yang terjerat rasuah bantuan sosial Covid-19.

"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extra ordinary itu," ujar Benny dala akun Twitter pribadinya, Sabtu (1/5).

"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," tandas anggota Komisi III DPR itu di twit yang sama.