PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel

"Kecaman terhadap Israel selama lebih dari tujuh dekade terbukti tidak menghentikan kesewenang-wenangan Israel. Sebaliknya, Israel makin percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkret apapun untuk melawan mereka," kata Hafisz, Senin (17/5).

Atas dasar itu, politisi yang juga Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengatakan, komunitas global harus mengambil langkah lebih nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel.

"Termasuk mempertimbangkan gagasan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB," kata Hafisz.

Lebih lanjut, Hafisz  melihat situasi ini sebagai momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik tersebut.

Beberapa aturan hukum internasional itu diantaranya: Resolusi Dewan Keamanan PBB 242/1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967, Resolusi DK PBB 298/1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah illegal.

Terakhir, dijelaskan Hafisz, Resolusi Majelis Umum PBB 181/1947  yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah.

"Ketidakberdayaan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global," kata Hafisz.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP, Hafisz menegaskan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia yang mengutuk keras kesewenangan Israel di Syeikh Jarrah dan Gazza.

Ia juga mendesak DK PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel tersebut.

"Kita juga harus mendukung Palestina semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine, serta mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas situasi terkini terkait konflik Palestina-Israel," kata Hafisz.

Sedangkan BKSAP DPR RI sendiri, menurut Hafisz, akan fokus untuk menggalang solidaritas dan dukungan. Terutama politik dari anggota parlemen sedunia untuk menjaga harapan pendirian negara Palestina yang berdaulat, demokratis, dan layak.