Demi Kebaikan Bersama, Dana Bantuan Bagi Palestina Dari Indonesia Harus Diaudit

Hal ini dilakukan mulai dari perseorangan hingga lembaga-lembaga yang resmi tercatat di pemerintah.

Nah, demi kebaikan bersama, pihak-pihak yang menggalang dana bantuan bagi Palestina ini haruslah diaudit. Pemerintah Indonesia pun ikut menetapkan regulasi dan mengatur mekanisme distribusi bantuan agar tepat sasaran.

"Dalam beberapa hari terakhir, di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina. Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan, yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen, di Jakarta, Jumat (21/5).

"Maka, demi kebaikan bersama, seyogyanya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal Dubes/ wakil otoritas Palestina di Jakarta," saran politikus PDI Perjuangan ini.

Selain itu, lanjut politikus yang karib disapa Gus Nabil ini, perlu juga dilakukan pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional. Tujuannya agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik.

"Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi penting," tandas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Konflik dan kekerasan yang terjadi di kawasan Syekh Jarrah dan juga beberapa titik lokasi di Palestina dan Israel, mengundang kecaman publik.

Kecaman atas kekerasan ini, meluas tidak hanya di Indonesia, tapi juga di bebeberapa kota besar dunia, dari New York hingga London.

Indonesia sejak awal sudah menyampaikan sikap mendukung kedaulatan Palestina seraya mengutuk agresi dan segala bentuk penjajahan.

Pemerintah Indonesia juga menggalang dukungan berbagai negara untuk bersama-sama menyatakan sikap dan meminta PBB menghentikan kekerasan di Israel-Palestina. Warga muslim Indonesia juga menyatakan sikap dan kepedulian yang luar biasa, yang intinya mendukung perdamaian di antara dua pihak.