Salah satu program kerja yang dilakukan adalah sosialisasi keberadaan LBH HKTI ke kementrian terkait dan instansi.
Tidak lupa, kata Ketua LBH HKTI Apriansyah, pihaknya juga menyampaikan visi-misi dan penegasan bahwa LBH HKTI siap menjadi partner pemerintah. Khususnya dalam mendukung program kerja pemerintah serta membantu para petani dalam pendampingan permasalahan hukum.
Target terdekat, LBH HKTI akan membuat MoU dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kementrian AT/BPN, serta Bulog untuk bekerjasama dalam permasalahan hukum, serta sosialisasi dan edukasi kemasyarakat mengenai penyuluhan hukum.
Selanjutnya, LBH HKTI akan membentuk perwakilan di 34 DPD provinsi serta sampai ke DPC kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa.
Ke depan LBH HKTI akan dilibatkan untuk penyuluhan hukum kemasyarakatan dengan Kementerian ATR/BPN. Hal ini sebagaimana hasil pertemuan LBH HKTI dengan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil beberapa waktu lalu.
"Dengan harapan edukasi yang diberikan akan membuat masyarakat sadar akan hukum. LBH HKTI memang kompeten untuk membantu menyelesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi,“ katanya kepada wartawan, Minggu (23/5).
Pertemuan dengan Menteri Sofyan Djalil membahas sejumlah masalah, mulai dari konflik agraria hingga strategi penyelesainnya.
Diakui Menteri Sofyan Djalil, penyelesaian permasalahan konflik agraria perlu kerjasama lintas kementerian, yakni antara Kementrian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
"Di sini LBH HKTI dapat berperan untuk membantu menyelesaikan," harapnya Sofyan A. Djalil.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) langsung bergerak cepat usai diresmikan oleh Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pada 8 April 2021 lalu. 
