Pastikan Amanat Jokowi Soal Transformasi Digital Beres Di 2022, Menteri Bappenas Dorong Sinkronisasi SDI Antar K/L

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menegasakan, Major Project Transformasi Digital memiliki sejumlah tujuan.

Antara lain, sebagai strategi Indonesia mendorong penggunaan teknologi digital, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau), hingga memastikan komitmen kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan pada sektor-sektor strategis, serta enabler transformasi digital dengan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital.

Dia mengurai 10 Major Project yang perlu dikoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunannya bersama sejumlah kementerian/lembaga. Di antaranya, akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, digitalisasi bantuan sosial, industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.

"Transformasi Digital ini ada intervensi dari beberapa kementerian/lembaga, kami ingin melihat seberapa jauh kementerian/lembaga, seberapa confirm dengan program sampai pagu indikatifnya, serta konvergen atau tidak dengan program yang di-lead oleh Kemenkominfo," ujar Suharso dalam Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Transformasi Digital dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Kamis (27/5), yang dikutip melalui website resmi PPN/Bappenas.

"Jangan sampai tidak sinkron. Transformasi digital ini penting dalam konteks transformasi ekonomi yang sesuai amanat Presiden untuk didorong dan dipercepat. Bahkan, kami diminta melihat beberapa daerah yang bisa menjadi contoh dan kemudian direplikasi ke daerah lain," sambungnya.

Ketua Umum PPP ini menjelaskan, Major Project Transformasi Digital meliputi Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan selesai di 2022 dan Analog Switch Off (ASO) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditargetkan rampung pada November 2022.

Sementara mengenai Satu Data dan Data Center, atau yang disebut sebagai Satu Data Indonesia (SDI), jelas Suharso, bakal dikoordinasikan PPN/Bappenas, sehingga data itu bisa dipakai oleh siapapun yang memproduksi data bisa diakses secara terbuka. Sedangkan Data Center atau Pusat Data Nasional akan ada di Kemenkominfo.

"Semua arahnya akan ke sana, dan itu akan lebih hemat," imbuhnya.

Sebagai contoh, Suharso mensimulasikan penghematan anggaran dari SDI dan termasuk Pusat Data Nasional saat terlaksana nanti.

"Misalnya, pemeliharaan aplikasi sekitar Rp 2,7 triliun per tahun, ini yang harus kita kurangi kalau kita sudah punya Data Center yang dikerjakan bersama, itu akan terjadi 2.700 konsolidasi dari seluruh pusat data dan ini akan menghemat Rp 8,1 triliun per tahun," jelasnya.

"Kalau ini bisa terjadi, maka kita setidak-tidaknya bisa menghemat Rp 10,8 triliun per tahun, maka kita sangat mendorong pembentukan PDN yang disebutkan oleh Menteri Kominfo," demikian Suharso menambahkan.

Major Project Transformasi Digital ini merupakan perintah Peraturan Presiden (Perpres) 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Major Project Transformasi Digital dibidik mampu mengantisipasi, menyiapkan, dan merencanakan perubahan struktural untuk cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, dan cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi online dengan menggunakan teknologi digital.

Perubahan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya operasional penyediaan layanan digital hingga meningkatkan pertumbuhan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 8,8 persen di 2022.