Klaim Ideologis Dan Keinginan PDIP Head To Head Di Pilpres 2024 Hanya Akan Munculkan Konflik Yang Lebih Besar

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi keinginan PDIP mengenai hal tersebut, yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristianto.

Menurut Ubedilah, pernyataan Hasto justru memuat PDIP seolah tengah membuat batasan-batasan demi mendapatkan kekuasaan di tahun 2024 mendatang.

Apalagi, Ubaedillah juga tau bahwa PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan dua partai, yaitu Demokrat dan PKS. Namun, alasannya yang diutarakan Hasto mengenai hal ini justru memperjelas corak partai yang tidak ideologis.

Sebab selama pengamatannya, kepemimpinan PDIP cendrung mengamini praktik pragmatisme kekuasaan dan perilaku koruptif, bahkan menurutnya terjadi dimana-mana.

"Mereka melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah, karena melakukan korupsi uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya untuk orang miskin," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Dari situ, Ubedilah memandang PDIP bukan partai yang dieologis. Sehingga, fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa koalisi yang dibangun PDIP bukanlah koalisi ideologis, tetapi koalisi pragmatis.

"Jadi tidak layak jika PDIP mengklaim sebagai partai ideologis lalu membangun koalisi Pilpres 2024 dengan basis ideologis, sementara koalisi capres lain dinilai tidak ideologis," tuturnya.

Narasi Hasto, disimpulkan ubaedillah, harus segara dikoreksi PDIP. Karena mengarah pada dua hal, yaitu klaim partai paling ideologis dan mengarah pada pola Pilpres yang sama seperti pada Pilpres 2019 lalu yang hanya dua pasang capres-cawapres.

"Itu head to head yang juga akan memicu potensi konflik yang lebih besar. Apalagi dibumbuhi dengan klaim ideologis," pungkas Ubedilah.