Farah.ID
Farah.ID

Keterlibatan Segitiga Simbol Oligarki Politik Di Korupsi Bansos

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Selasa, 01 Juni 2021, 11:38 WIB
Keterlibatan Segitiga Simbol Oligarki Politik Di Korupsi Bansos
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL
RMOL. Keterlibatan banyak pihak dalam perkara suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan kuatnya cengkeraman segitiga simbol oligarki politik.

Pada sidang perkara yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, Senin kemarin (31/5), Adi Wahyono yang juga terdakwa dalam perkara ini dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Juliari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adi pun mengungkap keterlibatan sejumlah pihak yang ikut mencicipi gurihnya proyek bansos Covid-19 ini.

"Pengakuan dalam sidang perkara bansos itu menunjukan kemungkinan kuat jaringan yang terlibat ada pada segitiga simbol arena oligarki politik," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/6).

Dalam sidang itu, terungkap banyak pihak yang mendapatkan jatah kuota bansos Covid-19. Seperti dua politisi PDIP yang juga merupakan anggota DPR RI, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus.

Selain itu, pihak istana yakni Kantor Staf Presiden (KSP) disebut saksi Adi mendapatkan kuota tahap komunitas. Di mana, ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta jatah bansos melalui KSP. Sehingga, KSP berkirim surat kepada Kemensos untuk dikabulkan.

"Dugaan kuat tiga simbol sarang oligarki politik yang terlibat dalam korupsi bansos yang saya maksud adalah di Kementerian, di DPR, dan di Istana," beber Ubedilah.

Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim yang diwakili Hakim Ketua, Muhammad Damis turut mendalami keterangan saksi Adi soal keterlibatan Herman Herry, Ihsan Yunus, hingga KSP dalam perkara bansos.

Hakim Ketua Damis juga membeberkan nama-nama perusahaan yang menjadi vendor pengadaan bansos tahap komunitas. Bahkan, Hakim juga mengungkapkan siapa saja pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

"Seharusnya pengadilan mampu membongkar siapa-siapa saja yang berada di tiga simbol kekuasaan tersebut," pungkas Ubedilah.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA