Keluhan itu juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin lalu (31/5).
Bukhori mengaku telah menerima sejumlah aspirasi dari pejabat Kementerian Agama di daerah yang mengeluhkan kurangnya SDM guru agama di wilayah mereka.
Di mana ada ketimpangan antara jumlah guru agama dengan guru umum yang dibutuhkan di sekolah umum maupun sekolah agama itu sendiri.
“Apalagi jika diukur dengan kuota PPPK, saya melihat Kementerian Agama belum serius mengupayakan jatah kuota PPPK yang maksimal bagi instansinya. Imbasnya, berdampak bagi nasib guru agama itu sendiri,†ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/6).
Bukhori pun mendesak Menteri Agama untuk melakukan lobi yang kuat kepada pemerintah demi memenuhi kuota kebutuhan atas guru agama di daerah dengan cara memaksimalkan usaha memperoleh jatah PPPK lebih banyak dari pemerintah bagi Kementerian Agama.
Selain itu, dia juga meminta guru agama honorer yang telah lama mengabdi dan baru beralih status menjadi PPPK tidak dianggap nol masa kerjanya.
“Mereka yang telah lama mengabdi, kemudian diberikan SK (PPPK), tidak boleh dilihat dari nol secara masa kerjanya. Ini sama saja merendahkan mereka,†tegas anggota Komisi VIII DPR itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Lemahnya perhatian pemerintah dalam memenuhi jumlah guru agama di daerah dikeluhkan Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf. 
.:RMOL..jpg)
BERITA TERKAIT: