Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Adhie Massardi: Jauh Sebelum Pandemi Keuangan BUMN Sudah Banyak Merugi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 03 Juni 2021, 12:12 WIB
Adhie Massardi: Jauh Sebelum Pandemi Keuangan BUMN Sudah Banyak Merugi
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net
rmol news logo Kerugian yang terjadi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) sudah terjadi sejah jauh hari sebelum pandemi Covid-19.

Kerugian itu terjadi, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi karena tata kelola yang dilakukan mantan tim sukses yang tanpa kapasitas. Kerugian lantas semakin menjadi-jadi setelah pandemi terjadi.

“Saat Covid-19 mereka jadikan pelindung buat bancakan tidak ketahuan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (3/6).

Pernyataan Adhie ini menanggapi sikap anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter F. Gontha yang berkirim surat ke pimpinan agar gajinya sejak bulan Mei dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Keuangan Garuda memang tengah bermasalah. Pensiun dini ditawarkan kepada hampir setengah karyawan untuk dijadikan solusi penanganan keuangan.

Adhie Massardi pun memuji sikap Peter F. Gonta. Dia bahkan menyarankan untuk mundur.  

“Biar Erick Thohir ganti posisi tanpa gaji dengan cebong atau BuzzeRp. Haha!” tutupnya.

Anggota Dewan Komisaris Garuda, Peter Gontha di akun Instagram pribadinya sempat mengunggah surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Surat turut ditembuskan kepada Direktur Keuangan perusahaan dan ditandatangani pada Rabu kemarin (2/6).

Peter dalam isi suratnya, menyatakan bahwa penangguhan gajinya sejak bulan Mei kemarin sebaiknya dihentikan hingga rapat pemegang saham mendatang.

Peter juga mengungkap kondisi keuangan emiten dengan kode saham GIAA ini yang menurutnya bertambah kritis.

Karena dia mengatakan bahwa manajemen GIAA tidak melakukan penghematan biaya operasional yang terlihat dari tidak adanya upaya renegosiasi dengan lessor pesawat, hingga tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan dan juga rute yang merugi.

Bahkan dia menyebutkan kalau kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan dan juga Kementerian BUMN itu tidak melibatkan Dewan Komisaris.

Selain itu juga jadwal kerja komisaris yang hanya 5 hingga 6 jam selama seminggu, ikut masuk dalam surat Peter.

Selain Peter Gontha, Anggota Komisaris lainnya yaitu Yenny Wahid juga mengambil langkah serupa. Yakni, dia menolak menerima gaji sebagai komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA