Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Neng Farah Tidak Ingin Pembelian Alpalhankam Tergesa-gesa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 03 Juni 2021, 15:58 WIB
Neng Farah Tidak Ingin Pembelian Alpalhankam Tergesa-gesa
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia/Net
rmol news logo Pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 hingga 2024 dengan anggaran jumbo belum berlum dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia meminta agar pembelian alpalhankam tidak tergesa-gesa. Neng Farah mengingatkan bahwa dalam pertahanan perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (3/6).

“Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” sambung wanita yang akrab disapa Neng Farah itu.

Pernyataan Neng Farah ini menanggapi ramainya perbincangan mengenai rencana pembelian alutsista yang mencapai Rp 1.700 triliun. Di mana rencana pembelian alpalhankam dengan anggaran jumbo tersebut sudah dibantah oleh pihak Kemhan.

Pembelian alpalhankam masih sebatas rencana yang digodok di Kemhan.

Neng Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

“Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgent dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer,” tegasnya.

Politisi PAN ini mengingatkan bahwa gelontoran anggaran jumbo di saat pandemi bisa membuat utang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 utang berjalan pemerintah RI sudah mencapai Rp 6.445,07 trilliun.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tutupnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA