Pengamat: Keinginan PDIP Dua Calon Ingkari Demokrasi

Pengalaman dua pilpres yang membuat tajamnya polarisasi di masyarakat perlu dijadikan pertimbangan. Polarisasi itu dikhawatirkan makin tak terkendali bila pada pilpres mendatang tetap mengusung dua pasangan capres-cawapres.

"Tentu bangsa ini tidak menghendaki perpecahan hanya karena pilpres. Karena itu, elite partai harus lebih bijak dalam menentukan jumlah calon," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, Jumat (4/6).

Jelas Jamiluddin, keinginan dua paslon juga hanya melanggengkan partai besar. Partai-partai menengah dan kecil dipaksa untuk mengikuti calon yang diusung partai besar.

Akibatnya, oligarki akan semakin kuat di Indonesia. Hal ini tentu membahayakan eksistensi demokrasi di tanah air.

Pilihan para oligarki akan berimplikasi pada kualitas calon yang diusung. Orang-orang tak berkualitas tapi dekat dengan oligarki akan berpeluang diusung.

Sementara anak bangsa yang berkualitas dan berintegritas yang jauh dari oligarki dengan sendirinya tersingkir. Akses untuk memimpin jadi tertutup.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, pengajuan dua paslon juga kurang sejalan dengan kehendak demokrasi. Idealnya, variasi pemilih juga diikuti variasi yang dipilih.

"Indonesia, tentu sangat heterogen pemilihnya. Kalau hanya dua pasang calon tentu tidak mencerminkan para pemilihnya," imbuhnya.

Agar variasi pemilih diikuti variasi yang dipilih, paslon pada Pilpres 2024 idealnya lebih dari dua. Prinsifnya, semakin banyak calon pasangan akan semakin mencerminkan variasi pemilih.

Untuk itu, sebaiknya diberi ruang calon independen baik dari masyarakat maupun DPD RI. Kehadiran calon independen ini akan menguatkan demokrasi di Indonesia.

"Prinsifnya, semakin banyak calon yang maju, akan meningkatkan kualitas demokrasi. Rakyat Indonesia akan disuguhi calon yang beragam dan berkualitas. Keragaman inilah yang memungkinkan terpilihnya calon terbaik untuk memimpin Indonesia," ucap Jamiluddin.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berharap agar Pilpres 2024 diikuti diikuti dua pasang capres dan cawapres. Dengan demikian diharapkan tidak ada pemungutan suara putaran kedua.

"Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak ada dua ronde, supaya energi kita ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan," kata Hasto dalam diskusi daring yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5).