Terlebih belakangan, kritikan yang disampaikan oleh pengamat pertahanan Connie Rahakundini dikait-kaitkan dengan partai pendukung pemerintah, Nasdem.
Connie sendiri telah buka suara terkait posisinya di partai besutan Surya Paloh tersebut.
"Saya memang Dewan Pakar Nasdem, tetapi bukan anggota Nasdem," kata Connie dikutip dari wawancara di
KompasTV, Kamis kemarin (3/6).
Merespons hal itu, pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno menilai kritikan Connie bisa bias karena bisa dikaitkan dengan partai.
"Kalau atas nama partai, sangat efektif jika kritik disampaikan secara terbuka di Komisi I. Jika atas nama pakar pertahanan bisa bias, karena posisi beliau melekat ke partai tertentu," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (4/6).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini berpandangan, kritikan kepada pemerintah adalah hal lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia.
Perbedaan pendapat antarpartai dalam koalisi pun lazim. Salah satu contohnya adalah perbedaan pandangan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).
Merujuk soal pegadaan alutsista di Kemenhan, pernyataan Connie sulit dilepaskan dengan identitasnya sebagai bagian dari Nasdem. Hal yang sama juga terlihat pada posisi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
"Bagi Gerindra, Prabowo bukan hanya Menhan, melainkan sebagai simbol harga diri partai," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: