LaNyalla: DNA Sistem Pemerintahan Kita Bukan Parlementer Atau Presidensial, Tapi Pancasila

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),  di Oase Cafe, Yogyakarta, Minggu (6/6).

"Tapi saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya amandemen konstitusi kelima dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa," kata LaNyalla.

Menurutnya, Pancasila seharusnya dijadikan napas dalam semangat perbaikan bangsa.

“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensial? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat," sambungnya.

Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman, termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa. Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang berakhlak, beradab dan bersatu, diharapkan akan memunculkan hikmat kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat.

“Termasuk memilih siapa yang diberi mandat untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan keadilan sosial terwujud. Itulah demokrasi Pancasila. Itulah presidensial yang diinginkan para pendiri bangsa,” lanjutnya.

Di sisi lain, LaNyalla juga memberikan tips bagi generasi muda maupun mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, yaitu harus pelan-pelan.

"Jangan langsung frontal dalam hadapi kekuasaan atau menyampaikan sesuatu hal. Kalau yang frontal biasanya akan ditangkap. Harus sein kiri belok kanan," tutup LaNyalla.