Misalnya, seperti disampaikan PDIP yang menginginkan hanya dua paslon. Berbeda dengan Partai Nasdem dan PKS yang menginginkan paslon Pilpres 2024 lebih dari tiga pasangan, guna menghindari polarisasi dan perpecahan.
Menanggapi isu tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengaku lebih sepakat dengan sikap Nasdem dan PKS.
Karena itu, dia mendorong agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
di-nol-kan. Dengan begitu menurutnya, semua tokoh bangsa yang potensial bisa menjadi calon pemimpin di pesta demokrasi 2024 mendatang.
"Iya yang paling enak untuk demokrasi itu memang thresholdnya nol persen. Jadi siapa saja selama sesuai dengan UUD bisa dicalonkan dan mencalonkan sebagai presiden Indonesia, itu yang paling oke. Jadi thresholdnya enggak usah ada,†ucap Hendri kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).
Penggagas Lembaga Survei Kedaikopi ini juga tidak memungkiri bahwa animo masyarakat akan cukup besar, jika capres yang muncul cukup banyak.
Tak terkecuali, Hendri memprediksi, akan banyak tokoh yang akan maju menjadi capres maupun cawapres.
Kendati begitu, ia berpendapat partai politik tidak akan sembarangan menentukan calon presiden, lantaran tidak mau ambil risiko atas biaya politik pencapresan yang besar.
"Nah, sehingga kalau thresholdnya enggak ada bisa muncul beberapa calon, dan kalau enggak ada thresholdnya enggak mungkin sembarangan juga partai politik mengusung calon presiden dan Wakil presiden," ungkap Hendri.
"Kan mahal, (butuh) biaya banyak untuk bertarung di kursi presiden dan wakil presiden,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: