Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal OIC Youth Indonesia, Bintang Wahyu Saputra lantaran hingga kini Indonesia belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi soal kuota haji.
“Sebaiknya Arab Saudi menyerahkan pengelolaan haji kepada negara-negara OKI. Pemerintah Arab Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima," kata Bintang, Selasa (8/6).
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji yang sangat besar. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah Arab Saudi soal kuota yang diberikan kepada Indonesia.
Ketua Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) ini melanjutkan, tak semua calon jemaah haji Indonesia berkategori mapan dalam hal ekonomi. Berangkat ke Tanah Mekkah pun menjadi impian semua umat muslim di Indonesia.
“Tidak sedikit umat Islam Indonesia yang ikhlas menabung bertahun-tahun untuk bisa mewujudkan mimpinya beribadah haji. Anak-anak Indonesia impiannya memberangkatkan haji orangtuanya. Ini cermin Ibadah Haji menjadi prioritas dalam hidup umat Islam Indonesia," jelasnya.
Bintang pun menyoroti Dutabesar Arab Saudi, Essam bin Abed Al-Thaqafi yang dianggap melakukan politicking. Ia menyebutkan, dalam surat Dubes Arab Saudi kepada Ketua DPR RI disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
"Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik kuota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,†tutur Bintang.
Harusnya, kata Bintang, kuota haji untuk Indonesia tidak akan jadi polemik jika pemerintah Arab Saudi tegas dari awal.
"Sebagai bentuk protes kami, hari inni kami akan melakukan aksi usir Dubes Arab Saudi dari Indonesia dan menekan OKI mengambil alih pengelolaan Mekkah dan Madinah agar lebih profesional," tutup Bintang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: