Anggaran Jargas Turun Drastis, Mulyanto: Apa Ini Kerjanya Mafia Migas Yang Seneng Impor LPG?

Pasalnya, hingga Mei 2021, Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR atau sekitar 16 persen dari target. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.

Mulyanto pun melihat belakangan justru keseriusan Pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas untuk 2021-2022.

Pada 2021 Pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 miliar dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.

“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor LPG?” ucap Mulyanto lewat keterangannya, Selasa (8/6).

Mulyanto mengungkapkan, data tersebut berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.

"Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini,” tegasnya.

Program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini memaparkan, secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam kita, sebagai sumber energi yang bersih ini masih sekitar 1,53% cadangan gas bumi dunia.

“Dengan begitu secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp 0,3 triliun per tahun. Sementara Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar,” tegasnya.

Namun Mulyanto menilai sejauh ini Pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif. Mulyanto mencontohkan hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.

“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini kan menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” tandasnya.