Airlangga Ingatkan Ancaman Ketahanan Air Berdampak Pada Penurunan PDB Hingga 7,3 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan hal tersebut selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021, secara virtual di Jakarta, Rabu (9/6).

Dia mengutip hasil studi Bank Dunia dan Kementerian PPN/Bappenas (2021) mengenai “Ketahanan Air Indonesia”. Isinya menyebutkan, risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3 persen di 2045.

"Ketahanan Air Nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” ujar Airlangga.

Risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan, lanjut Airlangga antara lain berupa kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir, hingga menyangkut pengambilan air tanah secara tak terkendali yang juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

"Kami mengingatkan kembali, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2017, bahwa peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan," paparnya.

Hal yang utama di dalam Perpres 10/2017 tersebut yang harus diperhatikan, dijelaskan mantan Menteri Perindustrian ini, adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholders dalam sebuah kebijakan nasional atau program pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Air Indonesia.

Maka dari itu, dalam sidang pleno kali ini pihaknya menyepakati beberapa hal. Antara lain rencana kerja dewan SDA nasional tahun 2021, rekomendasi pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk, rekomendasi perspektif sumber daya air untuk pengembangan calon ibu kota negara, dan rekomendasi metodologi indeks ketahanan air nasional.

"Harapan kita tentunya adalah apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA, kemudian dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," demikian Airlangga Hartarto.