Bukan Nunggak, KPK Memang Tidak Keluar Duit Untuk TWK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Ombudsman RI/RMOL

Tudingan adanya nota kesepahaman atau MoU backdate dan tunggakan pembiayaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dibantah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membeberkan detail pelaksanaan TWK sebagai syarat peralihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk soal pembiayaan.

"Jadi begini, semula memang karena ini kami asumsikan sebagai kegiatan ke-SDM-an di KPK, maka pembiayaan itu harus ditanggung KPK. Untuk menjustifikasi pendanaan KPK ke BKN itu butuh MoU, butuh payung hukum," kata Ghufron di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis sore (10/6).

Setelah ditandatangani, belakangan berkembang bahwa proses asesmen TWK ternyata merupakan tugas dan fungsi BKN, bukan KPK.

"Asesmen adalah bagian dari manajemen ASN. Oleh karena itu, BKN menyampaikan bahwa biaya asesmen kepada KPK tidak perlu ditanggung oleh KPK," terang Ghufron.

Berkenaan dengan tudingan MoU backdate, yang sebenarnya terjadi adalah MoU tersebut memang ditandatangani. Akan tetapi, karena pendanaan ditanggung oleh BKN, maka MoU KPK-BKN tersebut tidak pernah dipakai.

"Jadi, apakah tidak dibayar sampai sekarang? Memang kami KPK tidak bayar, karena memang itu sudah menjadi kegiatan yang dianggap tungsinya (tugas dan fungsi) BKN sendiri sehingga dibiayai dari APBN BKN," pungkas Ghufron.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42