Petrus Selestinus: Dukungan Menteri Tjahjo Ke Firli Bahuri Wajar Dan Beralasan Hukum

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus/Ist

Tidak ada yang salah dengan sikap Menpan-RB, Tjahjo Kumolo mendukung Ketua KPK agar tak menggubris panggilan Komnas HAM berkenaan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Bahkan secara hukum, Menpan-RB cukup kuat lantara permasalahan TWK adalah domain eksekutif. Menurut UU 5/2014 tentang ASN, kewenangan TWK sebagai peralihan pegawai menjadi ASN berada pada Kemenpan-RB, BKN, LAN, KASN, dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Demikian disampaikan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam merespons desakan dari koalisi masyarakat antikorupsi yang mendesak Presiden Joko Widodo menindak tegas Menteri Tjahjo usai mendukung Ketua KPK Firli Bahuri.

"Sikap koalisi masyarakat sipil antikorupsi ini offside dan tidak tahu soal dan politicking," jelas Petrus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6).

Sebagai Menpan, kata dia, Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas empat juta lebih ASN sebagai abdi negara dan pelayan publik.

Karena itu, dalam diri setiap ASN harus melekat nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan lain-lain yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional yang berada di pundak Tjahjo Kumolo.

"Ini yang wajib dikedepankan Tjahjo, yakni menyangkut kepentingan strategis nasional ketimbang nasib 75 pegawai KPK nonaktif," lanjutnya.

Soal tudingan pelanggaran HAM dalam TWK, Petrus melihat Novel Baswedan cs belum melihat dari perspekstif HAM secara utuh.

"Mereka melihat ham hanya secara sepotong-sepotong, tidak melihat permasalahan HAM sebagai pembatasan HAM dan larangan demi melindungi HAM orang lain," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis
Politik

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024..

12 Juni 2021 17:59
Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?
Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan ..

12 Juni 2021 17:04
Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi
Politik

Presiden Jokowi: Kunci Utama..

12 Juni 2021 16:40
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe
Politik

Kementerian ESDM Akan Evalua..

12 Juni 2021 16:32
Lewat LHKP, PP Muhammadiyah Dorong Keterwakilan Perempuan Di Kancah Politik
Politik

Lewat LHKP, PP Muhammadiyah ..

12 Juni 2021 16:08
Tolak Pajak Sembako, Ferry Juliantono: Kalau Wagyu Yang Dipajaki Tidak Masalah
Politik

Tolak Pajak Sembako, Ferry J..

12 Juni 2021 15:58
Bukan Perang Bintang, Pilpres 2024 Cuman Lapangan Datar Jika PT Masih 20 Persen!
Politik

Bukan Perang Bintang, Pilpre..

12 Juni 2021 15:11
Jokowi Beri Sinyal Ke Megawati, Ganjar Layak Dipertimbangkan Jadi Capres PDIP
Politik

Jokowi Beri Sinyal Ke Megawa..

12 Juni 2021 14:59