Profesor Untuk Mega, Wajar Tapi Tidak Istimewa

Presiden kelima RI yang juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Tidak ada hal istimewa dari rencana Universitas Pertahanan yang akan memberikan gelar profesor kehormatan kepada Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Begitu tanggapan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, soal Megawati yang akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

"Publik melihatnya biasa saja penghargaan ini," ujar dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Meski begitu, setidaknya Adi melihat dua kecenderungan publik dalam membaca rencana pemberian gelar tersebut. Pertama, secara umum publik Indonesia mengamini dan menilai wajar Ketua Umum PDI Perjuangan itu menerima gelar tersebut.

"Karena Mbak Megawati dinilai pantas dan punya kontribusi besar untuk bangsa. Buktinya, nyaris tak ada satupun gurubesar kampus ternama yang protes atau mengkritik. Itu artinya, gelar profesor ini tak masalah dan dianggap wajar," jelasnya.

"Kedua, hanya pengamat luar saja yang sedikit kritik gelar profesor buat Megawati dengan sejumlah alasan. Tapi rata-rata publik Indonesia pada diam. Itu artinya setuju," imbuh pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Termasuk juga, kata Adi, pemberian gelar tersebut sudah sesuai dengan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti). Di mana pada Pasal 72 ayat (5) Paragraf 2 tentang Jenjang Akademik dijelaskan bahwa Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.

"Dari kementerian terkait kan sudah menjelaskan juga bahwa pemberian itu wajar," demikian Adi.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42