Saran Adhie Massardi Tepat, Dana Haji Harus Diaudit Independen Libatkan NU Dan Muhammadiyah

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga/Net

Masyarakat meminta dana haji diaudit oleh auditor independen dengan melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, permintaan masyarakat itu tidak mengagetkan.

"Sebab, sudah lama masyarakat kurang mempercayai lembaga pemerintah yang mengelola dana haji," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Menurutnya, ketidakpercayaan itu semakin mengemuka sejak adanya informasi bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu akhirnya menyuburkan prasangka terhadap penggunaan dana haji.

"Sebetulnya ketidakpercayaan masyarakat dapat diminalkan kalau ada penjelasan yang komprehensif penggunaan dana haji. Hal itu dilakukan secara terbuka dan disampaikan secara berkeainambungan," terang Jamiluddin.

Namun, pengelola dana haji tidak melakukan hal itu. Akibatnya, masalah kepercayaan semakin memggurita di tengah masyarakat.

Jadi, dalam situasi demikian, lanjut Jamiluddin, memang auditor independen menjadi solusi terbaik. Hasil audit dari lembaga ini disampaikan secara terbuka kepada masyatakat.

"Cara itu diharapkan secara perlahan dapat memulihkan trust masyarakat terhadap pengelola dana haji," demikian Jamiluddin Ritonga.

Dalam diskusi virtual Obrolan Bang Ruslan - RMOL bertajuk "Polemik Kuota Haji", Selasa (8/6), mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi memberikan usul agar dana haji diaudit independen melibatkan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Atau dengan cara lain yang lebih simple, uangnya diperlihatkan kepada masyarakat. Misalnya, uang haji itu dipajang di Monas, agar rakyat percaya.

Adhie Maasardi berpendapat, kecurigaan masyarakat akan dana haji dan rendahnya kepercayaan terhadap klaim pemerintah ini cukup beralasan. Pasalnya, pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan bahwa saat ini korupsi merajalela dan lebih parah dari Orde Baru.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42