Tidak Ada Bukti Pelanggaran HAM Dalam TWK KPK, Komnas HAM Cari Sensasi?

Lambang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)/Net

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya sensasi.

Begitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar menilai tindaklanjut Komnas HAM atas laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pasalnya, Dedi tidak melihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan KPK dalam menyelenggarakan TWK yang menjadi syarat peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti yang ada. Serta menggeneralisasi suatu perbuatan yang hanya untuk mencari sensasi publik saja," ujar Dedi kepada wartawan, Kamis (10/6).

Selain itu, Dedi juga mengomentari upaya pegawai KPK yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan di dalamnya, yang tidak tepat melaporkan persoalan penyelenggaran TWK ke Komnas HAM.

"Menurut saya itu salah kamar juga. Ke Komnas HAM kan harus ada pelanggaran HAM berat lalu kemudian didalami oleh pihak Komnas HAM," ungkapnya.

Maka dari itu, Dedi mempertanyakan letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Novel Baswedan Cs.

Menurut Dedi, seharusnya Komnas HAM menjelaskan ke publik ihwal alasan hukum pemanggilan pimpinan KPK tersebut. Ia pun mengaku heran jika Komnas HAM juga ikut mengurusi persoalan TWK lembaga antirasuah yang seharusnya masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahkan dalam pandangan Dedi, Komnas HAM malah tampak ngotot dalam memproses pelaporan Novel Baswedan Cs. Karena seyogyanya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TKW sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Detail yang mengatur PP ini kemudian diterbitkan Perkom KPK 1/2021 yang mengatur tata cara dan mekanisme pengalihan status pegawai menjadi ASN

"Kita ketahui bersama yang dilakukan oleh KPK merupakan amanat undang-undang. Menurut saya harusnya Komnas HAM lebih fokus dan serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat saja ketimbang mencari sensasi," tandasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42