Isu TWK Dipolitisasi Secara Brutal Sampai Komnas HAM Masuk Ranah Abu-abu

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada pegawai KPK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijadikan alat politisasi oleh beberapa pihak secara brutal.

"Saya melihat, isu TWK ini sudah dipolitisasi secara berlebihan," kata analis politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, Kamis (10/6).

TWK sejatinya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya upaya politisasi ini, masyarakat perlu mendapat pemahaman konteks besar penyelenggaraan TWK.

Dalam hampir dua dekade terakhir, kata Boni, kebangkitan politik identitas dalam ranah publik tidak pernah terlepas dari meluasnya pengaruh paham Wahabisme, terutama aliran Takfiri di Indonesia.

Paham ini sejatinya memang tidak menerima konsep demokrasi dan ingin mendirikan Khilafah Islamiyah. Wahabi melihat demokrasi sebagai sistem yang haram atau disebut thogut. Aliran ini bahkan menghalalkan strategi kekerasan dalam perjuangan politik mereka.

Radikalisasi, kata dia, sudah menjalar dan sukses menancapkan akarnya dalam berbagai lapisan sosial masyarakat dan dalam beragam institusi negara di Indonesia. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan ideologi Pancasila yang harus direspons oleh negara, termasuk KPK.

"Kita mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi karena memang kesejahteraan rakyat tak bisa diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Tetapi KPK juga perlu berjalan dalam koridor konstitusi supaya seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara," jelasnya.

"Poin saya adalah, TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme," sambungnya.

Namun sayangnya, isu soal TWK kepada pegawai KPK justru menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental.

Salah satu yang ia soroti adalah masuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melayangkan surat panggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dengan alasan ingin menggali dugaan pelanggaran HAM dalam TWK tersebut.

Bila dirunut lebih dalam, maka tuduhan pelanggaran HAM sama saja dialamatkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebab penyelenggara TWK adalah instansi tersebut, bukan KPK pimpinan Firli Bahuri.

"Komnas HAM, menurut saya, sudah memasuki ranah abu-abu. Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit mau menuduh BKN, TNI, dan BIN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42