Bertemu Pimpinan MPR, Pemda Papua Minta Seluruh Pasal UU Otsus Papua Direvisi

Pertemuan Pemda Papua saat temui Pimpinan MPR/RMOL

Pemerintah Provinsi Papua berharap revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan secara cermat dan menyangkut segala persoalan untuk memajukan Bumi Cendrawasih.

Begitu dikatakan Asisten II Sekretaris Daedah Provinsi Papua, Mohammad Musaad dalam audiensi bersama Pimpinan MPR RI dan Pimpinan for Papua MPR RI di Ruang GBHN, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

"Kenapa kami ke MPR karena UU Otsus itu adalah perintah Tap MPR 4/1999 dan Tap MPR 4/2000, jadi ada dua Tap MPR yang memerintahkan dibuat UU Otsus," ujar Musaad.

Dalam pertemuan itu, Musaad memaparkan alasan mengapa revisi UU Otsus Papua memang mendesak untuk segera diselesaikan. Salah satunya, adalah kesesuaian dengan kondisi kekinian.

"Intinya sejak tahun 2014 pemerintah Provinsi Papua sudah mengusulkan perubahan UU Otsus, jadi kita memberikan apresiasi keinginan untuk melakukan perubahan UU Otsus. Karena UU itu tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sosial politik di Papua," terangnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib kepada Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan yang hadir dalam langsung dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa perjalanan revisi UU Otsus Papua berjalan tidak sesuai harapan.

Salah satunya, hanya dua pasal yang diprosws untuk direvisi. Padahal, UU Otsus Papua terdiri dari 79 pasal.

"Hari ini perubahan itu hanya dua pasal dari 79 pasal. Dua pasal itu hanya pasal 34 tentang dana alokasi umum (DAU) dan pasal 76 terkait pemekaran," cetusnya.

Timotius menegaskan, masyarakat Papua mengingatkan bahwa revisi perlu dilakukan pada semua pasal.

Selain menjadi permintaan masyarakat, revisi pada keseluruhan UU Otsus Papua juga disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Menurut rakyat Papua, semua pasal itu perlu dievaluasi sesuai dengan arahan Pak Presiden pada 11 Februari 2020, bahwa evaluasi UU Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Tapi yang terjadi hanya dua pasal," sesalnya.

Selain itu, dia memprotes proses revisi UU Otsus Papua yang tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Paoua. Padahal, Pasal 77 UU Otsus Papua disebutkan revisi berdasarkan usulan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.

"Sehingga MRP mempertanyakan mekanisme yang sedang dilakukan hari ini menurut MRP melanggar konstitusi kita," tandasnya.

Menyikapi masukan tersebut, Ketua MPR for Papua Yorris Raweyai menyampaikan pihaknya bakal meneruskan aspirasi tersebut ke pihak terkait.

Yorris berharap, masukan yang disampaikan MRP dan DPRP didengar pengambil kebijakan.

"MPR adalah bagaimana bisa memfasilitasi untuk aspirasi ini bisa didengar oleh presiden secara langsung," kata Yorris.

Turut hadir, Anggota for Papua MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal dan Rico Sia.

Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024, Voxpol Terka Ada Koalisi Alternatif Gabungan Agamis-Nasionalis
Politik

Dorong 3 Paslon Pilpres 2024..

12 Juni 2021 17:59
Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?
Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan ..

12 Juni 2021 17:04
Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi
Politik

Presiden Jokowi: Kunci Utama..

12 Juni 2021 16:40
Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe
Politik

Kementerian ESDM Akan Evalua..

12 Juni 2021 16:32
Lewat LHKP, PP Muhammadiyah Dorong Keterwakilan Perempuan Di Kancah Politik
Politik

Lewat LHKP, PP Muhammadiyah ..

12 Juni 2021 16:08
Tolak Pajak Sembako, Ferry Juliantono: Kalau Wagyu Yang Dipajaki Tidak Masalah
Politik

Tolak Pajak Sembako, Ferry J..

12 Juni 2021 15:58
Bukan Perang Bintang, Pilpres 2024 Cuman Lapangan Datar Jika PT Masih 20 Persen!
Politik

Bukan Perang Bintang, Pilpre..

12 Juni 2021 15:11
Jokowi Beri Sinyal Ke Megawati, Ganjar Layak Dipertimbangkan Jadi Capres PDIP
Politik

Jokowi Beri Sinyal Ke Megawa..

12 Juni 2021 14:59