Megawati Pemimpin Koalisi Jokowi, Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Berpengaruh Pada Kekuasaan

Megawati Soekarnoputri dijadwalkan mendapat gelar profesor kehormatan dari Unhan besok/Net

Pemberian gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri tidak dapat dipisahkan dari unsur politik.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, perilaku elite politik di ruang publik tidak hanya memiliki makna tunggal.

Analis politik yang karib disapa itu menilai, pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati memiliki makna yang sangat politis.

"Sebab Megawati itu Ketua partai politik sekaligus pemimpin partai koalisi yang sedang berkuasa, yang tentu saja memiliki pengaruh pada kekuasaan saat ini," kata Ubed seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (10/6).

Ubed memandang, pemberian gelar ini sebagai salah satu masalah dalam dunia akademik. Universitas, dalam pandangan Ubed, kehilangan independensinya dalam hal memberikan gelar kehormatan.

Ubed lantas membeberkan sejumlah peran yang harusnya dilakukan oleh universitas. Di antaranya sebagai penerang kegelapan, pengembang ilmu pengetahuan, pembangun rasionalitas, penegak kebenaran ilmiah, hingga pembela kemanusiaan dan demokrasi.

"Bukan untuk mendamba pada kekuasaan dan mabuk gelar kehormatan. Apalagi memperjualbelikan," tegasnya.

Menurut Ubed, Universitas semakin memiliki marwah ketika temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai oleh para akademisinya atas dasar kejujuran akademiknya.

Selain itu marwah universitas juga akan hadir karena perannya dalam memberi kontribusi bagi perubahan, menyuarakan kebenaran secara ilmiah.

Bukan sebaliknya, justru melanggengkan kezaliman yang menindas kemanusiaan.

"Setidaknya itu yang membuat 805 ilmuan dari berbagai Universitas di dunia berkumpul di Bologna University menandatangani apa yang disebut Magna Charta Universitatum pada tahun 1988," tandas pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Kebakaran Lagi, Komisi VI Minta Manajemen Subholding Pertamina Dievaluasi
Politik

Kebakaran Lagi, Komisi VI Mi..

12 Juni 2021 23:16
Rizal Ramli Ungkap JK Dipecat Gus Dur Karena Main Impor Beras
Politik

Rizal Ramli Ungkap JK Dipeca..

12 Juni 2021 23:09
Tuntut Menkeu Soal Rencana Kenaikan Pajak Dan PPN Sembako, Misbakhun: Mencoreng Citra Jokowi!
Politik

Tuntut Menkeu Soal Rencana K..

12 Juni 2021 23:02
Jemaah Indonesia Sempat Diputus Menggantung, Arab Saudi Didorong Serahkan Pengelolaan Haji Ke OKI
Politik

Jemaah Indonesia Sempat Dipu..

12 Juni 2021 22:42
Di Musda XV KNPI Makassar, Aiman Adnan Terpilih Sebagai Ketua DPD II
Politik

Di Musda XV KNPI Makassar, A..

12 Juni 2021 22:02
Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan
Politik

Saudi Resmi Batasi Haji Indo..

12 Juni 2021 21:37
Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi
Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal..

12 Juni 2021 21:05
Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP
Politik

Milih Sama Ganjar Ketimbang ..

12 Juni 2021 20:42